Asian Law Students’ Association Local Chapter Universitas Hasanuddin (ALSA LC Unhas) sukses menyelenggarakan Leadership Management Training (LMT) 2026 dengan mengusung tema “Stepping into Greatness: Leading the Vision, Managing the Mission.” Kegiatan ini menjadi salah satu program kerja yang bertujuan membentuk karakter kepemimpinan, meningkatkan kemampuan manajerial, serta mempersiapkan Anggota ALSA LC Unhas untuk berkontribusi secara aktif dan profesional dalam organisasi.

Asian Law Students’ Association Local Chapter Universitas Hasanuddin (ALSA LC Unhas) telah menyelenggarakan Outward Bound XXXI pada tanggal 11-12 April 2026 yang bertempat di Hutan Pendidikan Universitas Hasanuddin, Bengo-Bengo. Kegiatan ini diikuti oleh 180 peserta, serta dihadiri oleh Local Board, Demisioner, dan Alumni ALSA LC Unhas yang turut meramaikan kegiatan tersebut. Mengusung tema “Collective Bonding, Progressive Growing”, kegiatan Outward Bound XXXI ini bertujuan u

Asian Law Students’ Association Local Chapter Universitas Hasanuddin (ALSA LC Unhas) sukses menyelenggarakan kegiatan Open House XXXI pada tanggal 4–5 April 2026, bertempat di Baruga Prof. Dr. H. Baharuddin Lopa. Kegiatan ini mengusung tema “Step into the Experience to Sharpen Your Competence” sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas mahasiswa hukum yang kompeten dan berdaya saing. Open House XXXI merupakan tahap awal dalam proses rekrutmen anggota baru ALSA LC Unh

Asian Law Students’ Association Local Chapter Universitas Hasanuddin (ALSA LC Unhas) kembali melaksanakan agenda ALSA Charity Day 2026 yang diselenggarakan oleh External Affairs Department sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap masyarakat. Kegiatan ini merupakan salah satu program kerja yang berfokus untuk menumbuhkan rasa empati dan semangat berbagi di kalangan anggota ALSA LC Unhas. Pada ALSA Charity Day kali ini, donasi yang sudah terkumpul disalurkan dalam bentuk semba

Asian Law Students’ Association Local Chapter Universitas Hasanuddin (ALSA LC Unhas) turut berpartisipasi dalam kegiatan Seminar dan Musyawarah Nasional (SEMUNAS) XXXIII ALSA National Chapter Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 26–29 Maret 2026 di Casa de Lani Resort & Convention, Jawa Tengah. Kegiatan SEMUNAS XXXIII merupakan forum tertinggi dalam ALSA National Chapter Indonesia yang tidak hanya menjadi ajang musyawarah nasional, tetapi juga sarana pengembangan wawas

Asian Law Students’ Association Local Chapter Universitas Hasanuddin (ALSA LC Unhas) sukses menyelenggarakan kegiatan Pelantikan & Upgrading Local Board ALSA LC Unhas Periode 2025/2026 pada hari Jumat, 13 Maret 2026, bertempat di Gedung Serba Guna Darul Falah, Kota Makassar. Kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja ALSA LC Unhas yang dilaksanakan pada setiap pergantian kepengurusan, dengan tujuan untuk melantik secara resmi pengurus baru sekaligus memberikan pembekala

Asian Law Students’ Association Local Chapter Universitas Hasanuddin (ALSA LC Unhas) sukses menyelenggarakan National Moot Court Competition ALSA Piala Mahkamah Agung XXVI (NMCC ALSA Piala MA XXVI) pada tanggal 06–09 Februari 2026. Setelah sempat mengalami vakum selama dua tahun, NMCC kembali diselenggarakan tidak hanya menjadi momentum kebangkitan Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional, tetapi juga menegaskan pentingnya ruang pembelajaran praktik bagi mahasiswa hukum dala

Kepada : Saudara/Saudari Penanya Dari : Counselor Hukum Perihal : Bagaimana penyelesaian hukum atas kasus penganiayaan anak yang tidak ditindaklanjuti oleh pihak berwenang ? Jawaban singkat: Tindak pidana penganiayaan terhadap anak merupakan bentuk kejahatan serius yang tidak hanya melanggar norma hukum pidana, tetapi juga mencederai hak asasi anak sebagai subjek hukum yang wajib dilindungi oleh negara, Oleh karena itu, negara melalui aparat penegak hukum berkewajiba

Kepada : Saudara/Saudari Penanya Dari : Counselor Hukum Perihal : Bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat atas gangguan kesehatan akibat air tidak layak konsumsi? Jawaban singkat: Terjadinya gangguan kesehatan akibat air yang tidak sehat dapat dilaporkan kepada pemerintah daerah, dinas kesehatan, dinas lingkungan hidup, serta Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai penyelenggara layanan air bersih, dan dapat dimintakan pertanggungjawaban serta ganti rugi sesuai

Kepada : Saudara/Saudari Penanya Dari : Counselor Hukum Perihal : Bagaimana sistem pelaporan pungutan liar dalam lingkup pelayanan publik dan kewenangan lembaga penegak hukum ? Jawaban singkat: Jika terjadi kondisi dimana seseorang mengalami atau mengetahui adanya pungutan liar dalam pelayanan publik pemerintahan, laporan dapat disampaikan secara resmi kepada aparat penegak hukum dan lembaga pengawas negara, khususnya Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, Ombudsman

Kepada : Saudara/Saudari Penanya Dari : Counselor Hukum Perihal : Tanggung jawab negara atas kerugian warga akibat keputusan aparat desa yang tidak sesuai ketentuan hukum Jawaban singkat: Dalam sistem negara hukum, warga negara tidak seharusnya menanggung kerugian akibat keputusan aparat desa yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Aparat desa merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan, sehingga setiap tindakan atau keputusan yang melanggar hukum dapa

Kepada : Saudara/Saudari Penanya Dari : Counselor Hukum Perihal : Bagaimana upaya menolak kawasan rumah untuk dijadikan tambang dan bagaimana mekanisme melaporkan kejadian tersebut? Jawaban Singkat: Jika warga ada penolakan terhadap kawasan rumahnya dijadikan tambang dan menolak penggusuran, penolakan tersebut sah secara hukum sepanjang kegiatan pertambangan tidak memenuhi ketentuan perizinan, tata ruang, perlindungan lingkungan, serta tidak dilakukan melalui mekanisme

Kepada : Saudara/Saudari Penanya Dari : Counselor Hukum Perihal : Hak Penghuni Rumah Susun Dan Kemungkinan Kepemilikan Atas Satuan Rumah Susun Jawaban Singkat: Penghuni rumah susun memiliki hak hukum untuk menempati hunian yang layak, aman, serta menggunakan bagian bersama sesuai peruntukannya. Namun, kepemilikan atas satuan rumah susun tidak berlaku bagi seluruh jenis rumah susun. Kepemilikan hanya dimungkinkan apabila rumah susun tersebut sejak awal diperuntukkan untuk d

Kepada : Saudara/Saudari Penanya Dari : Legal Research and Counseling Department Perihal : Apakah pekerja/buruh yang menerima upah di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) memiliki dasar hukum untuk melapor dan bagaimana cara memperoleh hak upahnya? Jawaban singkat: Saudara yang terhormat, Pekerja atau buruh berhak menerima upah sekurang-kurangnya sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Pembayaran upah di bawah UMK merupakan pelanggaran hukum ketenagakerjaan sebagaimana

Asian Law Students’ Association Local Chapter Universitas Hasanuddin (ALSA LC Unhas) sukses menyelenggarakan Final Ko-Kurikuler Peradilan Semu 2025 pada Minggu, 14 Desember 2025, yang bertempat di Pengadilan Negeri Makassar. Kegiatan ini merupakan penutup dari rangkaian acara Ko-Kurikuler Peradilan Semu yang telah berlangsung sejak Oktober 2025, diikuti oleh mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Final Ko-Kurikuler Peradilan Semu menyajikan simulasi persidanga

Kepada: Saudara/Saudari Penanya Dari: Legal Research and Counseling Department Perihal: Bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap penggunaan BPJS Kesehatan apabila pasien ditolak atau dipulangkan sebelum sembuh, serta bagaimana mekanisme pelaporan terhadap rumah sakit? Jawaban Singkat: Saudara yang terhormat, Setiap peserta BPJS Kesehatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan non-diskriminatif. Penolakan pasien atau pemulangan sebelum kondisi medis dinyataka

Dalam rangka memeriahkan tiga dekade perjalanan ALSA LC Unhas, ALSA Local Chapter Universitas Hasanuddin mengadakan kegiatan Alumni Gathering & ALSA 30th Anniversary sebagai wujud syukur atas eksistensi dan dedikasi ALSA LC Unhas yang telah berdiri dan berkembang selama 30 tahun. Momentum ini menjadi penanda bahwa ALSA LC Unhas bukan sekadar organisasi, melainkan ruang tumbuh dengan nilai kebersamaan lintas generasi. Acara Alumni Gathering & ALSA 30th Anniversary dilak

Kepada : Saudara/Saudari Penanya Dari : Legal Research and Counseling Department Perihal : Bagaimana cara melaporkan penerima bantuan sosial yang tidak tepat sasaran karena tergolong mampu, serta apa dasar hukumnya? Jawaban Singkat: Saudara yang terhormat, Bantuan sosial hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria tidak mampu. Apabila bantuan sosial diterima oleh pihak yang secara nyata tergolong mampu, maka hal tersebut merupakan penyaluran bantuan yang ti

Kepada: Saudara/Saudari Penanya Dari: Legal Research and Counseling Department Perihal: Bagaimana upaya hukum apabila tanah adat atau tanah yang telah lama dimiliki masyarakat tetapi tidak digunakan kemudian diambil oleh perusahaan atau negara? Ke mana masyarakat harus melapor untuk mendapatkan haknya? Jawaban Singkat: Tanah adat atau tanah yang telah lama dikuasai masyarakat tetap memiliki perlindungan hukum meskipun tidak digunakan. Pengakuan tersebut dijamin berdasarkan Pa

Kepada : Saudara/Saudari Penanya Dari : Counselor Team ALSA LC Unhas Perihal : Bagaimana kebebasan terhadap kritik pemerintahan di media sosial, dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum? Jawaban singkat: Saudara yang terhormat, Penyampaian kritik terhadap pemerintah melalui media sosial merupakan bagian dari hak kebebasan berekspresi dan berpendapat yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahu